Setiap Didatangi Ormas Dan Tokoh Islam, Ketua DPRD Mingrum Gumay 'Menghilang'

Ustaz Royan/ Vera
Ustaz Royan/ Vera

Sejumlah ormas islam dan tokoh agama Islam mempertanyakan dan merasa kecewa kepada DPRD Lampung, karena aspirasi mereka tak pernah sampai ke DPR RI.

"Kami tanyakan ke wakil rakyat apakah kalian setuju untuk menyampaikan aspirasi kami agar Habib Rizieq dan ulama-ulama lainnya dibebaskan dari penjara," kata Ustaz Royan, juru bicara akis, saat pertemuan di DPRD Lampung, Senin (19/4).

Menurutnya, setiap kali ormas islam melakukan audiensi terkait pembebasan HRS dan ulama-ulama lainnya yang saat ini sedang dipenjara. Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay seolah 'menghilang' karena tidak pernah hadir untuk menyambut aspirasi rakyat.

"Saya heran kenapa setiap kami datang untuk menyuarakan aspirasi Pimpinan DPRD tidak pernah hadir dan menyambut aspirasi rakyat," ucap dia.

Ketua Komisi I Yozi Rizal mengatakan, aspirasi rakyat akan disampaikan ketika sudah mendapatkan persetujuan dan surat resmi dari Ketua DPRD Lampung.

"Aspirasi akan kami  sampaikan ke ketua DPRD Lampung agar ketua dapat membuat surat resmi terkait apsirasi ini , kalau sudah ada surat resminya bisa disampaikan ke DPR RI," kata dia.

Tetapi untuk kepastian kapan surat tersebut disetujui, ia mengaku tidak tahu kapan karena semua kebijakan ada di pimpinan.

" Tidak tahu pasti kapan tapi kalau sudah disetujui dan ada suratnya kami akan kabari dan akan langsung dikirim ke pusat," ujarnya.

Adapun enam pernyataan sikap yang harus dipenuhi DPRD Lampung sebagai berikut:

1. Fakta-fakta terjadinya diskriminasi hukum yang dialami oleh Habib Rizieq Syihab dan ulama-ulama lainnya serta para tokoh oposisi lainnya yang notabene mereka semua termasuk putra-putra terbaik bangsa ini, maka kami menyerukan kepada Majelis Hakim dan pihak lainnya yang berwenang dalam pembebasan para tersangka/korban diskriminasi untuk segera membebaskan mereka semua tanpa syarat.

2. Usut tuntas pelaku serta aktor intelektual pelanggaran HAM berat terkait terbunuhnya 6 pemuda-pemuda bangsa yang aktif dalam ormas keagamaan dan sosial serta mengungkap aktor kejadian yang terindikasi berada dalam mobil Land Cruiser warna Hitam berdasarkan keterangan media Tempo tanggal 12 Desember 2020.

3. Terkait upaya penggiringan opini tentang terorisme yang seakan-akan disematkan pada agama dan umat Islam, harus segera dihentikan, yaitu dengan dilakukan pembahasan dan kesimpulan detail dan komperhensif terkait definisi terorisme itu sendiri. Bahwa terorisme bukan islam dan islam bukan teroris, serta mendesak Pemerintah, DPR RI & MPR RI untuk menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sekedar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saja, melainkan sebagai Organisasi Terorisme.

4. Hentikan segala bentuk fitnah & kezaliman dengan cara DPR dan Pemerintah harus segera menertibkan informasi hoax dan menjadi pelopor gerakan anti hoax dalam bentuk apapun serta menekan pihak Media jika melakukan manipulasi informasi.

5. Mendesak pihak DPRD provinsi Lampung agar pro-aktif meminta ketegasan aparat Kepolisian &dan Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus-kasus penistaan agama dan tidak membuat perkara hukum tersebut mati.

6. Menolak Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada 16 April 2021, yang menghilangkan Pendidikan Pancasila & Bahasa Indonesia dalam mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi.