Hujan Air Mata Warga Wayhui Tak Bisa Luluhkan Eskavator Garuk Rumahnya

Keluarga yang tinggal dan para pemilik berusaha sekuat tenaga menyelamatkan benda berharga. Foto: Vera/Rmollampung
Keluarga yang tinggal dan para pemilik berusaha sekuat tenaga menyelamatkan benda berharga. Foto: Vera/Rmollampung

SEPEKAN puasa Ramadan 1442 H, kawasan yang sebelumnya tempat pemukiman dan usaha kecil-kecilan belasan warga porak-poranda dikeruk eskavator Pemprov Lampung.

Jerit histris dan hujan air mata tumpah di bulan suci saat masih wabah corona. Keluarga yang tinggal dan para pemilik berusaha sekuat tenaga menyelamatkan benda berharganya.

"Allahu Akbar, Allahu Akbar," teriak ibu-ibu menyaksikan rumah, kios, warung atau ruko tempat bergantungnya hidup keluarga roboh satu per satu rata dengan tanah.

Mereka tak tahu harus berbuat apa saat itu. Pemprov Lampung tak akan mengganti rugi. Alasan Sekprov Lampung Fahrizal Darminto, warga tinggal di lahan milik Pemprov Lampung.

Meski demikian, Fahrizal menyebutkan, pemprov telah memberikan surat teguran kepada warga untuk mengosongkan lahan tersebut. Tetapi, warga masih bersikukuh menempati lahan tersebut.

Warga hanya bisa menyaksikan eskavator berwarna warni menghancurkan bangunan mereka. Ratusan Satpol PP memastikan tak ada gangguan dari warga dalam upaya meratakan kawasan tersebut.

Adi (46), salah seorang warga, mengaku kecewa dan sedih karena masa depannya hancur seketika di depan matanya.

"Sangat kecewa atas kebijakan pemerintah dan saya tidak terima rumah saya, usaha saya dihancurkan begitu saja tanpa sedikitpun belas kasihan mereka," katanga kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (19/4).

Kuasa hukum warga, Supriyadi Adi, Minggu (18/4), menjelaskan tanah tersebut awalnya milik M. Djamsari sejak tahun 1960. Pada tahun 1983, dia menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Sudaryanto.

Sudaryanto kemudian menjual tanah tersebut ke Abas Mutiah Saleh, Adi Giwoxe Saputera, Suparman, Yumaidiyanto, Harun, M.Okta Pura Nugraha.

PPAT Gusti Ayu Widya Lestari Yanti yang menjadi notaris jual belinya.

Kepala Koordinator Subtansi Penanganan Perkara Kanwil  BPN/ATR Provinsi Lampung M Ridho membenarkan hal ini.

Menurut dia, depan lahan milik Mako Polda Lampung milik Pemprov Lampung. "Kalau lahan di depan Mako Polda Lampung yang baru  memang iya lahan milik Pemprov Lampung," katanya.

Dijelaskannya pula, lahan tersebut ada sertifikat hak pakainya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan.

Menurutnya, sertifikat yang dimiliki Pemprov Lampung tersebut adalah barang bukti terkuat dari pada bukti yang lainnya. Kalau masyarakat menggugat silahkan lakukan pembuktian ke pengadilan, katanya.

"Kan sertifikat itu memang bukti hak pakai  yang terkuat sepanjang dibuktikan dengan yang lain dan tempat pembuktian memang di pengadilan. Warga memang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum," tutupnya.